Blitar – Bupati Blitar Rini Syarifah dianggap gagal paham menyikapi aksi unjuk rasa wartawan terkait keterbukaan informasi beberapa waktu lalu. Bupati yang dikenal irit bicara itu justru mengundang sejumlah wartawan dalam acara Ngopi Bareng, Selasa (12/09/2023).
Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Korda Blitar Raya, Winanto menegaskan, jika tujuan demo pada 22 Agustus 2023, adalah meminta Bupati Blitar Rini Syarifah lebih terbuka dan tidak ada lagi penghalangan dari pihak manapun, termasuk protokoler.
“Acara Ngopi Bareng bersama Bupati Blitar bukan menjadi target wartawan yang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Tujuan aksi jelas, yakni menyerahkan pernyataan sikap tertulis dari wartawan ke bupati Blitar, ” ujarnya.
Ada empat poin dalam pernyataan sikap tersebut. Diantaranya, menuntut Rini Syarifah bersikap transparansi pengambilan kebijakan publik dengan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.Selain itu juga meminta tidak melakukan pembiaran pada terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar.
Pernyataan sikap tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Plt Kesbangpol Kabupaten Blitar.
Namun Winanto menduga pernyataan sikap para wartawan dalam aksi demo tersebut tidak diserahkan atau gagal dipahami oleh Rini Syarifah. Faktanya, tidak ada perubahan sikap pasca demo, justru beredar undangan Ngopi Bareng kepada sejumlah jurnalis yang dikordinir salah satu wartawan koran harian di Blitar.
“Jika surat penyataan sikap temen-temen wartawan sampai ke bupati, tentu tinggal melaksanakan di lapangan, yaitu dengan lebih terbuka dan mau diwawancari oleh wartawan. Selama ini para wartawan sering dilarang wawancara dengan mengatakan pertanyaan di luar konteks acara, ” ungkapnya.
Ditambahkan Winanto, dalam demo tersebut, juga disepakati tidak ada dengar pendapat saat dan sesudah aksi. Artinya, kegiatan Ngopi Bareng Bupati Blitar dengan wartawan tidak diperlukan.
“Jika ingin ada tukar pendapat dan mendengarkan masukan dari wartawan langsung, Bupati Blitar bisa menemui saat aksi demo kemarin. Bukannya malah ditinggal tarik tambang, ” ucapnya.
Anehnya lagi, dalam acara Ngopi Bareng yang dihadiri sejumlah wartawan itu, Rini Syarifah menjelaskan alasan terkait enggan diwawancarai oleh wartawan. Salah satunya menyebut jika sudah ada pembagian tugas dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang khusus menghadapi aksi demo dan menjawab wawancara wartawan.
“Bupati Rini Syarifah seolah lupa, karena menduduki posisi sebagai pejabat publik, yakni kepala daerah, sebagai penanggungjawab anggaran pemerintah daerah, berkewajiban menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai implementasinya,” ungkapnya.
Senada, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya, Irfan Ansori mengatakan, undangan Ngopi Bareng bersama Bupati Blitar tidaklah tepat. Ia khawatir acara Ngopi Bareng bersama wartawan ini akan dimaknai berbeda.
“Kalau Bupati Blitar sudah mau diwawancarai oleh wartawan dan tidak dihalangi lagi, itu kita sudah cukup. Tidak perlu ada acara ngopi bareng atau sejenisnya,” tegasnya.
