Blitar – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso angkat bicara terkait aksi demo massa yang menyebut nilai sewa atau kontrak rumah dinasnya mencapai Rp 294 juta per tahun. Yang mengejutkan, Wabup Rahmat merasa tidak pernah menempati maupun menerima uang kontrak rumah dinas tersebut.
“Saya tidak pernah menerima uang sewa rumah dinas wabup. Bahkan selama menumpang di pendopo dan terakhir di Wisma Muradi kebutuhan untuk rehab dan perbaikan pakai uang saya pribadi,” ujar Wabup Rahmat saat dikonfirmasi via seluler, Senin 18 September 2023.
Diketahui, saat awal menjabat Wabup Rahmat Santoso memilih tinggal di Pendopo Agung Ronggo Hadi Negoro. Kemudian pada 2023, pindah ke Wisma Muradi yang tidak memerlukan sewa kontrak karena milik Pemkab Blitar.
“Kalau saya ada di Blitar pasti saya temui, saya ajak dialog supaya paham apa masalahnya. Kemudian dibicarakan, bagaimana solusi terbaiknya,” tutur Wabup Rahmat yang sedang berada di Jakarta.
Selain mempertanyakan nilai kontrak rumah dinas wabup Blitar, massa unjuk rasa yang datang dengan mengendarai sepeda motor serta membawa pikup sound sistem di depan Kantor Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar ini juga mengungkap berbagai dugaan penyelewengan anggaran di lingkungan Pemkab Blitar.
Diantaranya, proyek RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang nilainya sekitar Rp 27 miliar. Selanjutnya dugaan pungli proyek jembatan dari APBN senilai Rp 12,6 miliar oleh oknum pejabat, yang infonya akan digunakan untuk lelang jabatan dan terbukti pejabat tersebut terpilih. Termasuk juga pengelolaan BUMD milik Pemkab Blitar yang diduga juga mengalami kebocoran anggaran, seperti PDAM, BPR dan kolam renang.
“Kalau ada buktinya laporkan saja, agar tidak menjadi fitnah dan isu liar yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab,” pungkas Wabup Rahmat.
